Minggu, 22 Mei 2011

BAGAIMANA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DENGAN FILSAFAH PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup

bangsa Indonesia yang harus menjiwai semua bidang pembangunan. Salah

satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi fondasi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pembangunan

karakter bangsa. Ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya

pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis, ideologis, normatif,

historis maupun sosiokultural.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan

asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter

dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembangunan

karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter

bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa

merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti

dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman

kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa

merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan

para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku

bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia

membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang

holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan

pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan

dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan

kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang

sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur,

pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana,

serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, di

samping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak masalah

dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk kondisi

karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran.

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai

bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tecermin dari

kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan

yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya

ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan

remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua

sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis,

konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan

ketidaktaataan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun

dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan

masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta

bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi

hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak

jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan

karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya

nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan

perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila,

(3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4)

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman

disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

B. Fungsi,Tujuan, dan Tema

1. Fungsi

a. Fungsi Pembentukan dan Pengembangan Potensi

Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan

mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar

berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan

falsafah hidup Pancasila.

b. Fungsi Perbaikan dan Penguatan

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memperbaiki dan

memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan

pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam

pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa

menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

c. Fungsi Penyaring

Pembangunan karakter bangsa berfungsi memilah budaya bangsa

sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui (1) Pengukuhan Pancasila sebagai

falsafah dan ideologi negara, (2) Pengukuhan nilai dan norma

konstitusional UUD 45, (3) Penguatan komitmen kebangsaan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) Penguatan nilai-nilai

keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, serta (5)

Penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam

konteks global.

2. Tujuan

Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan

mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan

masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang

adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tema

bagaimana membangun karakter bangsa dengan filsafah pancasila

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa meliputi:

1. Lingkup Keluarga

Keluarga merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan karakter yang

dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga terhadap

anak sebagai anggota keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud

keluarga

2. Lingkup Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan

karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi

dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan

pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta

(d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan.

Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari

pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

Salah satu kunci keberhasilan program pengembangan karakter pada

satuan pendidikan adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga

kependidikan.erkarakter mulia yang tecermin dalam perilaku keseharian.

3.Lingkup Masyarakat Politik

Masyarakat politik merupakan wahana yang melibatkan warga negara

dalam penyaluran aspirasi dalam politik. Masyarakat politik merupakan

suara representatif dari segenap elite politik dan simpatisannya.

Masyarakat politik memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter

bangsa karena semua partai politik memiliki dasar yang mengarah pada

terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat

BAB II

PEMBAHASAN

I. LATAR BELAKANG NILAI SISTEM FILSAFAT

Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran ( kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup, (Weltanschauung); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa (Volksgeist) dan martabat nasional !.

Filsafat hidup dan jiwa bangsa ini diakui sebagai asas kerokhanian bangsa dan negara, sebagai kaidah negara yang fundamental!.

Nilai fundamental filsafat hidup dijadikan dasar negara (filsafat negara); ditegakkan sebagai sistem ideologi nasional (ideologi negara) sebagaimana terumus di dalam UUD Negara.

Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila sebagai sistem ideologi sebagaimana terkandung dalam UUD Negara Proklamasi 45, sekaligus memancarkan integritas sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dengan visi-misi sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45.

Menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 adalah pembudayaan filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya!

A. Makna, Sejarah, dan Fungsi Filsafat

Istilah filsafat secara etymologis terbentuk dari kata bahasa Yunani: filos dan sophia. Filos = friend, love; sophia = learning, wisdom. Jadi, makna filsafat = (orang) yang bersahabat dan mencintai ilmu pengetahuan, serta bersikap arif bijaksana. Karena itulah diakui orang belajar filsafat berarti mencari kebenaran sedalam-dalamnya, kemudian menghasilkan sikap hidup arif bijaksana. Demikian pula para pemikir filsafat (filosof) dianggap manusia berilmu dan bijaksana.

Sesungguhnya nilai ajaran filsafat telah berkembang, terutama di wilayah Timur Tengah sejak sekitar 6000 – 600 sM; juga di Mesir dan sekitar sungai Tigris dan Eufrat sekitar 5000 – 1000 sM; daerah Palestina/Israel sebagai doktrine Yahudi sekitar 4000 – 1000 sM (Radhakrishnan, et al. 1953: 11; Avey 1961: 3-7). Juga di India sekitar 3000 – 1000 sM, sebagaimana juga di Cina sekitar 3000 – 500 sM.

Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal dan hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya.

Sedangkan pemikiran filsafat yang dianggap tertua di Eropa (Yunani) baru berkembang sekitar 650 sM. Jadi, pemikiran filsafat tertua bersumber dari wilayah Timur Tengah; sinergis dengan ajaran nilai religious. Fenomena demikian merupakan data sejarah budaya sebagai peradaban monumental, karena Timur Tengah diakui sebagai pusat berkembangnya ajaran agama supranatural (agama wahyu, revealation religions). Kita juga maklum, bahwa semua Nabi/Rasul berasal dari wilayah Timur Tengah (Yahudi, Kristen dan Islam). Berdasarkan data demikian kita percaya bahwa nilai filsafat sinergis dengan nilai-nilai theisme religious. Karena itu pula, kami menyatakan bahwa nilai filsafat Timur Tengah diakui sebagai sumber nilai moral dan peradaban umat manusia karena kualitas dan integritas intrinsiknya yang fundamental-universal theisme-religious.

Nilai filsafat menjangkau alam metafisika dan misteri alam semesta; visi-misi penciptaan manusia. Alam semesta dengan hukum alam memancarkan nilai supranatural dan suprarasional sebagaimana rokhani manusia dan martabat budinuraninya juga memancarkan integritas suprarasional.

Sistem filsafat dan cabang-cabangnya --- termasuk sistem ideologi--- dalam kepustakaan modern diakui sebagai Kultuurwissenschaft, dan atau Geistesswissenschaft (terutama filsafat etika, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat ilmu, dan filsafat ekonomi).

Sedemikian besar dan dominan pengaruh ajaran sistem filsafat dan atau ideologi dimaksud terlukis dalam skema 1, dalam makna : lingkaran global menunjukkan supremasi nilai filsafat religious yang bersumber dari Timur Tengah yang memberikan martabat moral kepribadian manusia secara universal.

SUMBER DAN PUSAT PERKEMBANGAN FILSAFAT

Pusat Pengembangan Moral dan Ipteks dalam Wawasan Filsafat

skema 1 (MNS, 1980)

B. Karakter Bangsa

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan

perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah

rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang.

Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan

Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman,

rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang

berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan

prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

C. Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu

negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan

bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan

negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional,

regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong

royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan

Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses

sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan,

pembudayaan,

dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

adapun kerangka dalam membangun karakter bangsa yaitu :

1. Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis

formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan

berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala

sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan

dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila

merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa

Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan

sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang

harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam

hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih

dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat

Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa

Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi

negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa,

Pancasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila

merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan

karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat subtansial, pembangunan

karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa

Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti

manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis,

nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai

fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam

pendidikan karakter bangsa.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Derivasi nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang

terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu,

landasan kedua yang harus menjadi acuan dalam pembangunan karakter

bangsa adalah norma konstitusional UUD 1945. Nilai-nilai universal yang

terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan menjadi

norma konstitusional bagi negara Republik Indonesia.

3. Bhinneka Tunggal Ika

Landasan ketiga yang mesti menjadi perhatian semua pihak dalam

pembangunan karakter bangsa adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu bertujuan menghargai perbedaan/keberagaman, tetapi tetap

bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki

kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar

negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan

suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Akan

tetapi, keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah

sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai

anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dipertentangkan, apalagi

dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecahbelah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat

menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter

bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia

adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap

NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi

menggoyahkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air

(patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa.

Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai

bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan

untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan

keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa

adalah komitmen terhadap NKRI.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010--2025 berisi latar

belakang pentingnya pembangunan karakter bangsa; kerangka dasar

pembangunan karakater bangsa; arah, serta tahapan dan prioritas; strategi

pembangunan karakter bangsa.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa ini dimaksudkan sebagai

acuan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan Rencana Aksi

Nasional (RAN) Pembangunan Karakter Bangsa yang menggalang partisipasi aktif

keluarga; satuan pendidikan; masyarakat; pemerintah; generasi muda; lanjut usia;

media massa; pramuka; organisasi kemasyarakatan; organisasi politik; organisasi

profesi; organisasi masyarakat pemberdayaan perempuan, lembaga swadaya

masyarakat termasuk kelompok strategis seperti elite struktural, elite politik,

wartawan, budayawan, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan karakter bangsa diarahkan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan

Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral,

bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi

Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Mengingat penting dan luasnya cakupan pembangunan karakter bangsa dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka

diperlukan komitmen dan dukungan dari lembaga penyelenggara negara, dunia

usaha dan industri, masyarakat, media massa dan pemangku kepentingan lainnya

untuk menyusun program kerja dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar

terjadi sinergi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar